Masalah Ekonomi

Subkategori

Kategori ini memiliki 4 subkategori berikut, dari total 4.

I

• [×] Inflasi (0)

K

• [+] Kemiskinan (1)

P

• [×] Pengangguran (0)

U

• [×] Utang (0)

Halaman dalam kategori "Masalah ekonomi"

Kategori ini memiliki 23 halaman, dari total 23.

D Deflasi     G Garis kemiskinan Gelembung ekonomi H Hiperinflasi I Inflasi Insider trading K Kebangkrutan Kemiskinan (http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Masalah_ekonomi)

K Kleptokrasi Krisis ekonomi Krisis finansial   O Oligopoli Overpopulasi P Pasar monopoli Pemanasan global Pengangguran

P Penggusuran Perangkap Malthus Perubahan iklim Plutokrasi  R Resesi   S Stagflasi Stagnasi ekonomi

Ekonomi Mikro

Ilmu ekonomi mikro (sering juga ditulis mikroekonomi) adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut memengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga; dan bagaimana harga, pada gilirannya, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya.Individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal, bersama-sama individu lainnya di pasar, akan membentuk suatu keseimbangan dalam skala makro; dengan asumsi bahwa semua hal lain tetap sama (ceteris paribus).
Kebalikan dari ekonomi mikro ialah ekonomi makro, yang membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan, serta dampak atas beragam tindakan pemerintah (misalnya perubahan tingkat pajak) terhadap hal-hal tersebut.

Tinjauan umum

Salah satu tujuan ekonomi mikro adalah menganalisa pasar beserta mekanismenya yang membentuk harga relatif kepada produk dan jasa, dan alokasi dari sumber terbatas di antara banyak penggunaan alternatif. Ekonomi mikro menganalisa kegagalan pasar, yaitu ketika pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien; serta menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi suatu pasar persaingan sempurna. Bidang-bidang penelitian yang penting dalam ekonomi mikro, meliputi pembahasan mengenai keseimbangan umum (general equilibrium), keadaan pasar dalam informasi asimetris, pilihan dalam situasi ketidakpastian, serta berbagai aplikasi ekonomi dari teori permainan. Juga mendapat perhatian ialah pembahasan mengenai elastisitas produk dalam sistem pasar.

Asumsi dan definisi

Teori penawaran dan permintaan biasanya mengasumsikan bahwa pasar merupakan pasar persaingan sempurna. Implikasinya ialah terdapat banyak pembeli dan penjual di dalam pasar, dan tidak satupun di antara mereka memiliki kapasitas untuk memengaruhi harga barang dan jasa secara signifikan. Dalam berbagai transaksi di kehidupan nyata, asumsi ini ternyata gagal, karena beberapa individu (baik pembeli maupun penjual) memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga. Seringkali, dibutuhkan analisa yang lebih mendalam untuk memahami persamaan penawaran-permintaan terhadap suatu barang. Bagaimanapun, teori ini bekerja dengan baik dalam situasi yang sederhana.
Ekonomi arus utama (mainstream economics) tidak berasumsi apriori bahwa pasar lebih disukai daripada bentuk organisasi sosial lainnya. Bahkan, banyak analisa telah dilakukan untuk membahas beragam kasus yang disebut "kegagalan pasar", yang mengarah pada alokasi sumber daya yang suboptimal, bila ditinjau dari sudut pandang tertentu (contoh sederhananya ialah jalan tol, yang menguntungkan semua orang untuk digunakan tetapi tidak langsung menguntungkan mereka untuk membiayainya). Dalam kasus ini, ekonom akan berusaha untuk mencari kebijakan yang akan menghindari kesia-siaan langsung di bawah kendali pemerintah, secara tidak langsung oleh regulasi yang membuat pengguna pasar untuk bertindak sesuai norma konsisten dengan kesejahteraan optimal, atau dengan membuat "pasar yang hilang" untuk memungkinkan perdagangan efisien dimana tidak ada yang pernah terjadi sebelumnya. Hal ini dipelajari di bidang tindakan kolektif. Harus dicatat juga bahwa "kesejahteraan optimal" biasanya memakai norma Pareto, dimana dalam aplikasi matematisnya efisiensi Kaldor-Hicks, tidak konsisten dnegan norma utilitarian dalam sisi normatif dari ekonomi yang mempelajari tindakan kolektif, disebut pilihan masyarakat/publik. Kegagalan pasar dalam ekonomi positif (ekonomi mikro) dibatasi dalam implikasi tanpa mencampurkan kepercayaan para ekonom dan teorinya.
Permintaan untuk berbagai komoditas oleh perorangan biasanya disebut sebagai hasil dari proses maksimalisasi kepuasan. Penafsiran dari hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta dari barang yang diberi, memberi semua barang dan jasa yang lain, pilihan pengaturan seperti inilah yang akan memberikan kebahagiaan tertinggi bagi para konsumen.

Model operasi

Diasumsikan bahwa semua perusahaan mengikuti pembuatan keputusan rasional, dan akan memproduksi pada keluaran maksimalisasi keuntungan. Dalam asumsi ini, ada empat kategori dimana keuntungan perusahaan akan dipertimbangkan:

• Sebuah perusahaan dikatakan membuat sebuah keuntungan ekonomi ketika average total cost lebih rendah dari setiap produk tambahan pada keluaran maksimalisasi keuntungan. Keuntungan ekonomi adalah setara dengan kuantitas keluaran dikali dengan perbedaan antara average total cost dan harga.
• Sebuah perusahaan dikatakan membuat sebuah keuntungan normal ketika keuntungan ekonominya sama dengan nol. Keadaan ini terjadi ketika average total cost setara dengan harga pada keluaran maksimalisasi keuntungan.
• Jika harga adalah di antara average total cost dan average variable cost pada keluaran maksimalisasi keuntungan, maka perusahaan tersebut dalam kondisi kerugian minimal. Perusahaan ini harusnya masih meneruskan produksi, karena kerugiannya akan makin membesar jika berhenti produksi. Dengan produksi terus menerus, perusahaan bisa menaikkan biaya variabel dan akhirnya biaya tetap, tetapi dengan menghentikan semuanya akan mengakibatkan kehilangan semua biaya tetapnya.
• Jika harga dibawah average variable cost pada maksimalisasi keuntungan, perusahaan harus melakukan penghentian. Kerugian diminimalisir dengan tidak memproduksi sama sekali, karena produksi tidak akan menghasilkan keuntungan yang cukup signifikan untuk membiayai semua biaya tetap dan bagian dari biaya variabel. Dengan tidak berproduksi, kerugian perusahaan hanya pada biaya tetap. Dengan kehilangan biaya tetapnya, perusahaan menemui tantangan. Akan keluar dari pasar seutuhnya atau tetap bersaing dengan risiko kerugian menyeluruh.

Kegagalan pasar

Dalam ekonomi mikro, istilah "kegagalan pasar" tidak berarti bahwa sebuah pasar tidak lagi berfungsi. Malahan, sebuah kegagalan pasar adalah situasi dimana sebuah pasar efisien dalam mengatur produksi atau alokasi barang dan jasa ke konsumen. Ekonom normalnya memakai istilah ini pada situasi dimana inefisiensi sudah dramatis, atau ketika disugestikan bahwa institusi non pasar akan memberi hasil yang diinginkan. Di sisi lain, pada konteks politik, pemegang modal atau saham menggunakan istilah kegagalan pasar untuk situasi saat pasar dipaksa untuk tidak melayani "kepentingan publik", sebuah pernyataan subyektif yang biasanya dibuat dari landasan moral atau sosial.
Empat jenis utama penyebab kegagalan pasar adalah :

• Monopoli atau dalam kasus lain dari penyalahgunaan dari kekuasaan pasar dimana "sebuah" pembeli atau penjual bisa memberi pengaruh signifikan pada harga atau keluaran. Penyalahgunaan kekuasaan pasar bisa dikurangi dengan menggunakan undang-undang anti-trust.^[5]
• Eksternalitas, dimana terjadi dalam kasus dimana "pasar tidak dibawa kedalam akun dari akibat aktivitas ekonomi di dalam orang luar/asing." Ada eksternalitas positif dan eksternalitas negatif.^[5] Eksternalitas positif terjadi dalam kasus seperti dimana program kesehatan keluarga di televisi meningkatkan kesehatan publik. Eksternalitas negatif terjadi ketika proses dalam perusahaan menimbulkan polusi udara atau saluran air. Eksternalitas negatif bisa dikurangi dengan regulasi dari pemerintah, pajak, atau subsidi, atau dengan menggunakan hak properti untuk memaksa perusahaan atau perorangan untuk menerima akibat dari usaha ekonomi mereka pada taraf yang seharusnya.
• Barang publik seperti pertahanan nasional^[5] dan kegiatan dalam kesehatan publik seperti pembasmian sarang nyamuk. Contohnya, jika membasmi sarang nyamuk diserahkan pada pasar pribadi, maka jauh lebih sedikit sarang yang mungkin akan dibasmi. Untuk menyediakan penawaran yang baik dari barang publik, negara biasanya menggunakan pajak-pajak yang mengharuskan semua penduduk untuk membayar pda barang publik tersebut (berkaitan dengan pengetahuan kurang dari eksternalitas positif pada pihak ketiga/kesejahteraan sosial).
• Kasus dimana terdapat informasi asimetris atau ketidak pastian (informasi yang inefisien)^[5]. Informasi asimetris terjadi ketika salah satu pihak dari transaksi memiliki informasi yang lebih banyak dan baik dari pihak yang lain. Biasanya para penjua yang lebih tahu tentang produk tersebut daripada sang pembeli, tapi ini tidak selalu terjadi dalam kasus ini. Contohnya, para pelaku bisnis mobil bekas mungkin mengetahui dimana mobil tersebut telah digunakan sebagai mobil pengantar atau taksi, informasi yang tidak tersedia bagi pembeli. Contoh dimana pembeli memiliki informasi lebih baik dari penjual merupaka penjualan rumah atau vila, yang mensyaratkan kesaksian penghuni sebelumnya. Seorang broker real estate membeli rumah ini mungkin memiliki informasi lebih tentang rumah tersebut dibandingkan anggota keluarga yang ditinggalkan. Situasi ini dijelaskan pertamakali oleh Kenneth J. Arrow di artikel seminar tentang kesehatan tahun 1963 berjudul "ketidakpastian dan Kesejahteraan Ekonomi dari Kepedulian Kesehatan," di dalam American Economic Review. George Akerlof kemudian menggunakan istilah informasi asimetris pada karyanya ditahun 1970 The Market for Lemons. Akerlof menyadari bahwa , dalam pasar seperti itu, nilai rata-rata dari komoditas cenderung menurun, bahkan untuk kualitas yang sangat sempurna kebaikannya, karena para pembelinya tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah produk yang mereka beli akan menjadi sebuah "lemon" (produk yang menyesatkan).

Biaya peluang

Walaupun biaya peluang (opportunity cost) kadang-kadang sulit untuk dihitung, efek dari biaya peluang sangatlah universal dan nyata pada tingkat perorangan. Bahkan, prinsip ini dapat diaplikasikan kepada semua keputusan, dan bukan hanya bidang ekonomi. Sejak kemunculannya dalam karya seorang ekonom Jerman bernama Freidrich von Wieser, sekarang biaya peluang dilihat sebagai dasar dari teori nilai marjinal.
Biaya peluang merupakan salah satu cara untuk melakukan perhitungan dari sesuatu biaya. Bukan saja untuk mengenali dan menambahkan biaya ke proyek, tetapi juga mengenali cara alternatif lainnya untuk menghabiskan suatu jumlah uang yang sama. Keuntungan yang akan hilang sebagai akibat dari alternatif terbaik lainnya; adalah merupakan biaya peluang dari pilihan pertama. Sebuah contoh umum adalah seorang petani yang memilih mengolah pertaniannya dibandingkan dengan menyewakannya ke tetangga. Maka, biaya peluangnya adalah keuntungan yang hilang dari menyewakan lahan tersebut. Dalam kasus ini, sang petani mungkin mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pekerjaan yang dilakukannya sendiri. Begitu juga dengan memasuki universitas dan mengabaikan upah yang akan diterima jika memilih menjadi pekerja, yang dibanding dengan biaya pendidikan, buku, dan barang lain yang diperlukan (sebagai biaya total dari kehadirannya di universitas). Contoh lainnya ialah biaya peluang dari melancong ke Bahamas, yang mungkin merupakan uang untuk pembayaran cicilan rumah.
Perlu diingat bahwa biaya peluang bukanlah jumlah dari alternatif yang ada, melainkan lebih kepada keuntungan dari suatu pilihan alternatif yang terbaik. Biaya peluang yang mungkin dari keputusan sebuah kota membangun rumah sakit di lahan kosong, merupakan kerugian dari lahan untuk gelanggang olahraga, atau ketidakmampuan untuk menggunakan lahan menjadi sebuah tempat parkir, atau uang yang bisa didapat dari menjual lahan tersebut, atau kerugian dari penggunaan-pengguaan lainnya yang beragam - tapi bukan merupakan agregat dari semuanya (ditotalkan). Biaya peluang yang sebenarnya, merupakan keuntungan yang akan hilang dalam jumlah terbesar di antara alternatif-alternatif yang telah disebutkan tadi.
Satu pertanyaan yang muncul dari ini ialah bagaimana menghitung keuntungan dari alternatif yang tidak sama. Kita harus menentukan sebuah nilai uang yang dihubungkan dengan tiap alternatif untuk memfasilitasi pembandingan dan penghitungan biaya peluang, yang hasilnya lebih-kurang akan menyulitkan untuk dihitung, tergantung dari benda yang akan kita bandingkan. Contohnya, untuk keputusan-keputusan yang melibatkan dampak lingkungan, nilai uangnya sangat sulit untuk dihitung karena ketidakpastian ilmiah. Menilai kehidupan seorang manusia atau dampak ekonomi dari tumpahnya minyak di Alaska, akan melibatkan banyak pilihan subyektif dengan implikasi etisnya.

Penerapan ekonomi mikro

Ekonomi mikro yang diterapkan termasuk area besar belajar, banyak di antaranya menggambarkan metode dari yang lainnya. Regulasi dan organisasi industri mempelajari topik seperti masuk dan keluar dari firma, inovasi, aturan merek dagang. Hukum dan Ekonomi menerapkan prinsip ekonomi mikro ke pemilihan dan penguatan dari berkompetisi dengan rezim legal dan efisiensi relatifnya. Ekonomi Perburuhan mempelajari upah, kepegawaian, dan dinamika pasar buruh. Finansial publik (juga dikenal dengan ekonomi publik) mempelajari rancangan dari pajak pemerintah dan kebijakan pengeluaran dan efek ekonomi dari kebijakan-kebijakan tersebut (contohnya, program asuransi sosial). Ekonomi kesehatan mempelajari organisasi dari sistem kesehatan, termasuk peran dari pegawai kesehatan dan program asuransi kesehatan. Politik ekonomi mempelajari peran dari institusi politik dalam menentukan keluarnya sebuah kebijakan. Ekonomi kependudukan, yang mempelajari tantangan yang dihadapi oleh kota-kota, seperti gepeng, polusi air dan udara, kemacetan lalu-lintas, dan kemiskinan, digambarkan dalam geografi kependudukan dan sosiologi. Finansial Ekonomi mempelajari topik seperti struktur dari portofolio yang optimal, rasio dari pengembalian ke modal, analisa ekonometri dari keamanan pengembalian, dan kebiasaan finansial korporat. Bidang Sejarah ekonomi mempelajari evolusi dari ekonomi dan institusi ekonomi, menggunakan metode dan teknik dari bidang ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, psikologi dan ilmu politik.
(http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_mikro)

Dasar Ekonomi Baru

Dasar Ekonomi Baru (DEB) merupakan satu program sosioekonomi di Malaysia yang diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak Dato' Hussein. Matlamat tersurat DEB adalah untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional dan ia telah digubal dalam konteks strategi serampang dua mata untuk:

• mengurangkan dan akhirnya membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan menambah peluang-peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum; dan
• mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat Malaysia untuk memperbetulkan ketidak seimbangan ekonomi supaya dapat mengurang dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi.

Dasar ini telah digantikan dengan Dasar Pembangunan Nasional (DPN) pada 1991. Walaupun begitu elemen-elemen dasar ini masih lagi wujud dan akan diganti secara beransur-ansur apabila bumiputera sudah mempunyai keyakinan diri.

Latar belakang

Perlaksanaan dasar pecah dan perintah Inggeris telah mengeruhkan perpaduan masyarakat di Tanah Melayu. Pengelasan kaum merujuk pekerjaan dan sistem pelajaran yang berbeza mengelakkan interaksi antara penduduk di Tanah Melayu yang terdiri daripada 3Teks kod rumpun utama iaitu bangsa Melayu, Cina dan India. Melalui dasar ini orang Melayu kebanyakannya menetap di kawasan luar bandar (kampung) dan bekerja sebagai nelayan dan petani, orang Cina menetap di kawasan bandar dan kawasan perlombongan serta bekerja sebagai peniaga dan pelombong bijih timah, manakala orang India kebanyakannya tinggal di kawasan ladang-ladang dan bekerja sebagai buruh, secara tidak langsung telah mewujudkan perasaan curiga mencurigai antara satu sama lain yang merupakan bom jangka yang menjadi teras peristiwa 13 Mei 1969.

Peristiwa berdarah yang berlaku pada 13 Mei 1969 telah mendedahkan manifestasi sebenar perasaan tiga etnik yang terbesar di Malaysia. Semenjak negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, didapati bangsa Melayu masih tertinggal jauh dari segi penguasaan ekonomi dan pendidikan di Tanah Melayu memandangkan majoriti orang Melayu tinggal di luar bandar. Manakala orang Cina pula lebih terkehadapan dengan menguasai bidang perniagaan dan bidang ekonomi lain memandangkan mereka tinggal di kawasan bandar dan menguasai kawasan perlombongan. Lantas timbul kesedaran di kalangan orang Melayu yang dapat merasakan bahawa mereka telah tertinggal dan tertindas di bumi sendiri akibat kemiskinan. Bagi masyarakat Cina dan India pula, mereka bimbang tentang syarat-syarat hak kerakyatan walaupun sebahagian daripada mereka telah bersedia untuk menumpahkan kesetiaan kepada Tanah Melayu.

Semenjak pendudukan Jepun pada perang Dunia Kedua, pihak Jepun mengamalkan dasar yang anti-Cina dan pro-Melayu telah membangkitkan kemarahan dan prasangka orang Cina terhadap orang Melayu. Apabila Jepun menyerah kalah dan sebelum ketibaan Inggeris, orang Cina yang kebanyakannya merupakan anggota Bintang Tiga (Parti Komunis Malaya) telah mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Turut memburukkan keadaan adalah kerana, kebanyakan orang Cina menganggotai Parti Komunis Malaya manakala Orang Melayu kebanyakan menganggotai pasukan keselamatan ketika zaman darurat pada 1948–1960.

Penyingkiran Singapura dari Malaysia pada tahun 1965 akibat konsep "Malaysia untuk orang Malaysia" yang yang secara tidak langsung turut mempertikai kedudukan dan hak istimewa orang Melayu telah diapi-apikan oleh Lee Kuan Yew menyemarakkan perasaan anti-Cina dan anti-Melayu. Kejadian-kejadian tersebut akhirnya menyebabkan berlakunya peristiwa berdarah pada 13 Mei 1969. Ia telah mengorbankan banyak nyawa dan harta-benda adalah manifestasi hubungan antara kaum di Tanah Melayu yang sememangnya retak menanti belah. Peristiwa 13 Mei 1969 berlaku sebaik sahaja keputusan pilihan raya umum 1969 diketahui.

Kacau bilau dan pertumpahan darah yang berlaku pada 13 Mei 1969 itu telah memaksa kerajaan untuk mengisytiharkan perintah darurat. DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketika itu dan atas nasihat Perdana Menteri dengan serta-merta telah mengisytiharkan darurat di seluruh negara. berkuat kuasa 16 Mei 1969. Pengisytiharan ini telah menyebabkan sistem kerajaan berparlimen digantung. Atas perakuan Perdana Menteri, Yang di-Pertuan Agong telah melantik Tun Razak bin Dato Hussein, Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu sebagai pengarah Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) yang bertanggungjawab menjalankan kuasa pemerintahan bagi Persekutuan berdasarkan kuasa yang diwakilkan oleh Yang di-Pertuan Agong.

Majlis Perundingan Negara telah ditubuhkan bagi memastikan keberkesanan MAGERAN, Majlis Perundingan Negara yang bertanggungjawab untuk membincang dan meneliti isu-isu perpaduan negara serta mencari jalan menyelesaikan masalah masyarakat berbilang kaum. Majlis ini mendapati satu masalah yang paling ketara yang dikenal pasti ialah struktur masyarakat majmuk di Malaysia. Adalah didapati masyarakat Malaysia masih terbahagi atas dasar keturunan, agama dan pekerjaan. Perpaduan yang hendak dicapai bukan sahaja melibatkan penyatuan kaum sahaja tetapi adalah didapati penyatuan ekonomi dan sosial juga perlu dilakukan. Sehubungan dengan itu Majlis Perundingan Negara telah bersetuju membentuk satu ideologi negara yang kemudiannya dikenali sebagai Rukun Negara yang mempunyai lima prinsip utama iaitu:

• Kepercayaan kepada Tuhan
• Kesetiaan kepada Raja dan Negara
• Keluhuran Perlembagaan
• Kedaulatan Undang-Undang
• Kesopanan dan Kesusilaan

Dasar Ekonomi Baru juga dibentuk menerusi Majlis Perundingan Negara sebagai jentera penggerak untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Majlis Perundingan Negara juga telah mencadangkan kepada kerajaan untuk mewujudkan Jabatan Perpaduan Negara untuk melaksanakan aktiviti berbentuk muhibbah Majlis Muhibah dan Pejabat Muhibah di peringkat pusat, negeri, daerah dan kawasan telah ditubuhkan di bawah peruntukan Peraturan-Peraturan Perlu (Majlis-Majlis Muhibah) 1969 yang telah diwartakan pada 18 Julai 1969.

Dasar Pecah dan Perintah

Jurang perbezaan ekonomi dan sosial kalangan kaum di Malaysia sering dikatakan akibat dasar pecah dan perintah (devide and rule) oleh penjajah Inggeris. Terdapat dua keadaan yang memungkinkan keadaan ini:

1. Inggeris sengaja memisahkan kaum-kaum bagi mengelakkan dan menyekat sebarang usaha penyatuan yang membawa risiko penentangan terhadap penjajahan.

2. Inggeris perlu mengekalkan penduduk peribumi di kampung-kampung serta mengekalkan aktiviti pertanian orang Melayu bagi memastikan bekalan makanan penduduk Tanah Melayu tidak terjejas. Tindakan membawa masuk pekerja asing adalah bagi mengelakkan penduduk pribumi meninggalkan aktiviti pertanian.

Peranan Dasar Ekonomi Baru dalam usaha pihak kerajaan untuk mencapai matlamat integrasi nasional

1. Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan terutama yang menganggur.

2. Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara semua kaum dan antara kawasan (bandar dan luar bandar).

3. Memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan, kemudahan infrastruktur dan lain-lain.

Kesan Dasar Pecah dan Perintah

1. Penduduk Melayu telah dibiarkan di kawasan pedalaman untuk mengerjakan sektor pertanian tradisional.

2. Kaum Cina ditempatkan di bandar dan lombong bagi menjalankan aktiviti perniagaan dan perlombongan.

3. Kaum India ditempatkan di estet untuk mengerjakan ladang-ladang British.

Oleh kerana petempatan dan kawasan tumpuan mereka dalah berbeza, maka tidak wujud interaksi antara tiga kaum utama ini. Melalui dasar ini British telah melairkan perasaan prasangka dan memperkukuh keperibadian setiap kumpulan etnik yang terus menjarakkan jurang perpaduan antara kaum.

Dasar Ekonomi Baru

Dasar Ekonomi Baru merupakan satu bentuk perancangan yang dilancarkan oleh kerajaan dalam tahun 1970 melalui Rancangan Malaysia Kedua. Matlamat utamanya ialah perpaduan negara selain itu juga bertujuan untuk menyusun semula ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang wujud di negara ini. Menyedari hakikat bahawa pengagihan ekonomi yang seimbang penting demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu, serta mengambil kira kemiskinan serta ketidakupayaan sesetengah kaum untuk bersaing dengan kaum yang lain maka DEB telah dirancang untuk memperbaiki keadaan ini.

Ketegangan antara golongan yang berharta dan yang tidak berharta adalah berpunca daripada isu kemiskinan. Didapati bahawa orang Melayu lebih banyak menghadapi kemiskinan berbanding kaum-kaum yang lain. Didapati juga orang Melayu masih jauh ketinggalan dan kurang mampu bersaing dengan kaum-kaum lain walaupun Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. DEB dirancang sebagai satu program jangka panjang yang akan berjalan selama 20 tahun, bermula dari tahun 1970 hingga tahun 1990. Rancangan-rancangan pembangunan di bawah Dasar Ekonomi Baru dijalankan menerusi strategi serampang dua mata:-

• penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi.
• pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum;

Bagi memastikan matlamat untuk menghapuskan kemiskinan tercapai, strategi ditumpukan untuk menghapuskan kemiskinan di kawasan luar bandar dan kawasan bandar. Berdasarkan banci penduduk 1970, didapati bahawa kira-kira 49.3% daripada semua keluarga miskin di Malaysia berpendapatan di bawah garis kemiskinan (pendapatan garis kemiskinan tahun 1970 ialah RM200) dan kira-kira 86% daripada jumlah itu berada di kawasan luar bandar. Bagi mencapai matlamat, kerajaan telah melaksanakan pelbagai perkhidmatan dan kemudahan awam melalui kemudahan pendidikan, kesihatan, bekalan air dan elektrik. Di samping itu, keutamaan juga diberikan kepada golongan miskin untuk mendapatkan bantuan seperti program bantuan subsidi baja, biasiswa pelajaran dan buku teks, makanan tambahan kepada kanak-kanak serta program rumah murah. Menjelang tarikh akhir pelaksanaan DEB, matlamat untuk membasmi kemiskinan telah tercapai. Laporan Rancangan Malaysia Keenam telah menunjukkan bahawa kadar kemiskinan negara pada tahun 1990 ialah 17.1% berbanding 49.3% pada tahun 1970.

Bagi memastikan matlamat yang kedua dalam DEB turut tercapai, kerajaan telah cuba memperbaiki keadaan ekonomi dan pada masa yang sama, menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Berasaskan pada ketidakseimbangan antara kaum, kerajaan telah melancarkan beberapa program seperti perindustrian dan perdagangan, pertanian, perlombongan, pembinaan, pengangkutan dan pertanian. Bagi menjayakan matlamat yang kedua dalam DEB ini juga, beberapa strategi telah dirancang, antaranya:

• Mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga supaya penyertaan pelbagai kaum dalam sektor utama akan mencerminkan kedudukan tenaga buruh mengikut komposisi kaum menjelang tahun 1990;
• Mempastikan pembentukan sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan orang Melayu dan kaum Bumiputera supaya mereka dapat menguruskan dan memiliki sekurang-kurangnya 30% daripada semua jenis peringkat kegiatan ekonomi.
• Menambah dengan cepat bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan sektor produktif. Perhatian khusus akan ditumpukan kepada kaum Bumiputera yang agak ketinggalan jika dibandingkan dengan kaum-kaum lain;
• Meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin di luar bandar.

Setelah tempoh Dasar Ekonomi Baru tamat, kerajaan telah menubuhkan Dasar Pembangunan Nasional yang merupakan usaha atau kesinambungan kepada perlaksanaan Dasar Ekonomi Baru.

Isu Penolakan

Pada 13 Mac 2008, Ketua Menteri Pulau Pinang yang baru dilantik (ahli DAP), Lim Guan Eng dikhabarkan menolak DEB dan DPN. Bagaimanapun beliau menafikan perkara itu melalui siaran TV3. Antara langkah yang dianggap bercanggah dengan DEB/DPN ialah 'tender terbuka'.

(http://ms.wikipedia.org/wiki/Dasar_Ekonomi_Baru)

HUKUM EKONOMI

Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.
Lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Di seluruh dunia hukum yang berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Rochmat Soemitro memberikan definisi, hukum ekonomi merupakan sebagian keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana saling berhadapan kepentingan masyarakat. Sedang Sunaryati Hartono menyatakan hukum ekonomi indonesia adalah keseliruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.
Sunaryati hartono juga membedakan hukum ekonomi Indonesia ke dalam dua macam, yaitu:
a. Hukum ekonomi pembangunan, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hokum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (misal hukum perusahaan dan hukum penanaman modal)
b. Hukum ekonomi sosial, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hokum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia (misal, hukum perburuhan dan hukum perumahan).
Hukum ekonomi adalah hukum yang berkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi dalam berbagai kegiatan bidangnya ada yang diatur oleh hukum, ada pula yang tidak atau belim diatur oleh hukum. Jadi hokum ekonomi mempunyai ruang lingkup pengertian yang luas meliputi semua persoalan berkaitan dengan hubungan antara hukum dan kegiatan-kegiatan ekonomi.
Hukum ekonomi merupakan kajian baru yang berawal dari konsep kajian hukum dagang. Jadi embrio dari hukum ekonomi adalah kajian hukum dagang dan perkembangan pada bagian dari hukum perdata.
Kajian hukum perdata, dalam hal ini hukum dagang, selalu mempunyai tekanan utama pada perikatan para pihak (hubungan hukum para pihak) dan tekanan utama pada hak dan kewajiban para pihak. Pengkajian hukum dagang juga dikaji dengan pendekatan mikro saja sehingga hukum dagang berada dalam ranah privat. Sedang hukum ekonomi tidak hanya dikaji dari hukum perdata saja tapi harus dikaji dari banyak aspek sehingga membutuhkan metode pendekatan yang berbeda dari kajian hukum dagang atau perdata umumnya. Hukum ekonomi mempunyai kajian dengan pendekatan makro dan mikro. Kajian yang berkonsep makro maksudnya ialah kajian hukum terhadap setiap hal yang ada kaitannya dengan kegiatan pelaku ekonomi secara makro, dalam bagian ini ada campur tangan negara terhadap kegiatan tersebut sehingga tercapai masyarakat ekonomi
yang sehat dan wajar (ruang lingkup publik). Sedangkan kajian yang berkonsep mikro maksudnya ialah kajian yang mempunyai wawasan khusus terhadap hubungan-hubungan yang tercipta karena adanya hubungan hukum para pihak yang sifatnya nasional, kondisional, situasional (ruang lingkup hukum privat).Dengan demikian hukum ekonomi berada dalam ranah atau mengacu pada hukum privat dan publik.
(http://historyofindonesia.blogspot.com/2010/03/pengertian-ekonomi.html)

<a href="http://ww

Pengertian Ekonomi

lmu ekonomi menurut M. Manulang merupakan suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannyabaik barang-barang maupun jasa).

Kata “ekonomi” berasal dari bahasa latin oikonomia yang mengandung pengertian pengaturan rumah tangga. Rumah tangga disini mungkin kecil seperti sebuah keluarga, mungkin juga besar seperti negara. Pengaturan demikian bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Berbeda dengan hukum, pengaturan melalui ekonomi di atas terbatas pada usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang tersedia secara lebih efisien dan produktif. Jadi, belum berorientasi pada pencapaian keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan sumber daya ekonomi tersebut yang dapat dilakukan melalui hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti Anda sering mendengar perkataan ekonomi. Coba sebutkan, apa saja yang mengandung perkataan ekonomi! Ya! Dapat juga ditambahkan, misalnya: pembangunan ekonomi, kesulitan ekonomi, golongan ekonomi lemah, pelayanan ekonomi, dan banyak lagi.
Istilah ekonomi mula-mula berasal dari perkataan Yunani. Oikos berarti rumah tangga, dan nomos berarti aturan.
Perubahan kata ekonomis menjadi ekonomi mengandung arti aturan yang berlaku untuk memnuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. ekonomi: Peraturan rumah tangga.


Tentunya Anda akan bertanya: “ Apakah rumah tangga keluarga?” Rumah tangga dalam hal ini dapat meliputi rumah tangga perorangan (keluarga), badan usaha atau perusahaan rumah tangga pemerintah dsb.
Nah! Kapan ilmu ekonomi dikenal dan mulai dipelajari?
Sebelum orang mengenal ilmu ekonomi, raja-raja dan para cerdik pandai pada jaman dahulu menggunakan ilmu filsafat sebagai dasar untuk mengatur dan memecahkan persoalan ekonomi.
Dengan semakin pentingnya peranan ekonomi dalam kehidupan, mulailah banyak ahli yang tertarik untuk memecahkan persoalan ekonomi, karena filsafat tidak lagi sanggup memecahkan seluruh masalah yang berkembang di masyarakat.
Dalam perkembangannya, kita mengenal seorang tokoh sekaligus sebagai Bapak Ekonomi yaitu Adam Smith (1723 - 1790). Dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation, biasa disingkat The Wealth of Nation, yang diterbitkan pada tahun 1776. Secara sistematis untuk pertama kalinya Adam Smith menguraikan kehidupan ekonomi secara keseluruhan serta menunjukkan bagaimana semua itu berhubungan satu sama lain. Sejak itu jumlah pemikir ekonomi bertambah banyak, dan akhirnya ilmu ekonomi mengalami perkembangan yang pesat sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri.
Ilmu ekonomi:Bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.
Bidang yang dipelajari oleh ilmu ekonomi sangat luas, yaitu tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat, dalam usahanya mencari nafkah dan segala apa yang berhubungan dengan itu.
Sebetulnya banyak lagi definisi yang dapat diberikan, tetapi hakekatnya sama didasarkan kepada kebutuhan manusia.
Dalam perkembangannya, ilmu ekonomi kemudian bercabang-cabang mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi itu sendiri. Secara garis besar, perhatikan bagan pembagian ilmu ekonomi berikut ini.

Ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Misalnya:
- Ekonomi Indonesia pada tahun 70-an.
- Ekonomi Jepang pasca perang dunia II.
Selain itu ilmu ekonomi juga dibahas khusus secara teori yaitu makro ekonomi dan mikro ekonomi. Ilmu ekonomi teori ini membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam hal ini makro ekonomi, mengkaji tentang pendapatan nasional, kesempatan kerja, pengangguran, inflasi, dsb.
Mikro ekonomi, hanya mempelajari bagian-bagian dari teori ekonomi secara lebih mendalam seperti: pembentukan harga, rumah tangga produksi, konsumen, dsb.
Cabang yang ketiga dari ilmu ekonomi adalah ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan merupakan cabang ilmu yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi, misalnya: ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dsb.
Bagaimana kaitan ilmu ekonomi dengan ilmu-ilmu yang lain? Karena perbuatan manusia sebagian besar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka ilmu ekonomi dapat dikatakan memegang peranan penting dalam kehidupan sosial.

(http://historyofindonesia.blogspot.com/2010/03/pengertian-ekonomi.html)